Amnesty International Dorong Indonesia Setujui Moratorium Penggunaan Hukuman Mati PBB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan momentum peringatan hari anti hukuman mati sedunia yang jatuh pada hari ini, Rabu (10/10/2018) adalah waktu yang tepat untuk mendorong pemerintah Indonesia setujui Resolusi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) ke-7 terkait Moratorium Penggunaan Hukuman Mati.

Penandatanganan resolusi itu akan digelar lagi oleh PBB pada Desember 2018.

Usman melihat ada gelagat positif dari pemerintah dalam beberapa waktu terakhir untuk ikut menyetujui resolusi yang tidak menggunakan hukuman mati untuk menghukum pelaku pidana.

“Setelah pada tahun-tahun sebelumnya menolak, pemerintah Indonesia memilih abstain pada tahun 2016, kami berharap Indonesia mempertahankan posisi itu di tahun 2018 atau bahkan bisa mendukung resolusi tersebut,” ujar Usman Hamid di Jakarta Barat, Rabu (10/10/2018) siang.

Usman juga mengingatkan bahwa tren dukungan untuk resolusi tersebut terus naik dari tahun ke tahun.

“Saat pertama kali digelar tahun 2007 ada 104 negara yang mendukung, kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 117 negara, 40 negara lain menolak serta 31 negara lainnya abstain termasuk Indonesia,” imbuhnya.

Usman menjelaskan bahwa dengan menandatangani resolusi itu Indonesia bisa keluar dari kelompok negara yang masih menerapkan hukuman mati.

“Kita lihat negara-negara yang masuk golongan retensionis atau penerap hukuman mati ini kualitas demokrasinya masih di bawah Indonesia mulai dari Afghanistan, Tiongkok, Kuba, Ethiopia, Iran, Irak, Malaysia, Nigeria, Korea Utara, Arab Saudi, Sudan, dan lain-lain, walaupun ada Amerika Serikat tapi di bawah Presiden Donald Trump mereka mengalami banyak kemunduran,” kata Usman.

“Dengan tidak menerapkan hukuman mati maka citra Indonesia di mata dunia bisa membaik, dan membantu pemerintah Indonesia untuk membebaskan warga negaranya di luar negeri yang terancam hukuman mati, sehingga tidak ada standar ganda yang dilakukan pemerintah Indonesia,” katanya.